Tidak Ada Dasar Hukum Larang Rumah Makan Buka Siang Hari

Pemerintah tidak punya dasar hukum untuk melarang warung atau restoran beroperasi pada siang hari selama Ramadan.
Kim Baihaqi
Kim Baihaqi - Bisnis.com 21 April 2021  |  11:21 WIB
Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan tidak akan memberikan sanksi kepada pemilik rumah makan atau restoran yang membuka tempat usahanya pada siang hari selama bulan Ramadan.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang Deni Hanafiah mengatakan pemerintah tidak memiliki aturan terkait larangan warung tidak beroperasi pada siang hari selama Ramadan.

Sehingga, lanjut Deni, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menutup aktivitas usaha tersebut.

"Misalnya kalau buka saat siang hari, warungnya ditutup pakai tirai, jangan terbuka seperti biasa," kata Deni di Kabupaten Sumedang, Rabu (21/4/2021).

Deni mengatakan, sebaliknya pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik warung jika tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terutama terkait jumlah kapasitas.

Sanksi bagi pemilik warung makan yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan sesuai peraturan bupati (perbup) yakni berupa sanksi administratif.

Penerapan sanksi masih berlaku di Kabupaten Sumedang karena sampai saat ini masih berlangsung pembatasan sosial berskala besar (PSBB) skala mikro.

"Pengunjung rumah makan tetap masih 50 persen dari kapasitas, menjaga jarak juga," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan.

Hal ini tertuang dalam Himbauan Bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021. Kebijakan kontroversial tersebut menimbulkan protes masyarakat karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Kebijakan pemerintah daerah yang melarang restoran dan rumah makan berjualan pada siang hari dinilai berlebihan. Larangan itu membatasi akses masyarakat yang tidak puasa dan yang berbisnis rumah makan.

Juru Bicara Kementerian Agama Abdul Rochman mengatakan larangan restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan di siang hari selama Ramadan sangat berlebihan.

Menurutnya, hal ini membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha. Apalagi keberadaan rumah makan di siang hari juga dibutuhkan bagi umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa.

“Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” katanya.

Abdul Rochman menegaskan larangan berjualan yang tertuang dalam kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha.

Secara hukum, Himbauan Bersama tersebut juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, bertentangan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Saya harap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati. Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan juga bisa menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebaliknya, mereka yang berpuasa agar bisa menahan diri dan tetap bersabar dalam menjalani ibadah puasanya,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ramadan, rumah makan

Editor : Saeno
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top